Jakarta – Penutupan Pemerintah AS 2025 semakin dekat setelah rencana anggaran yang diajukan oleh mantan Presiden Donald Trump untuk mendanai operasional pemerintahan federal ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS). Penolakan ini meningkatkan risiko penutupan pemerintah AS yang bisa terjadi dalam waktu dekat.
Pemungutan suara pada Kamis (19/12) waktu setempat menunjukkan bahwa 38 anggota Partai Republik menolak proposal tersebut, meskipun menghadapi tekanan besar untuk menyetujuinya.
Penutupan Pemerintah AS 2025: Krisis Anggaran Memuncak
Rencana anggaran Trump dianggap dapat meningkatkan pengeluaran negara dan memperbesar utang nasional hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun). Jika DPR AS tidak mencapai kesepakatan hingga Jumat (20/12), penutupan pemerintah bisa terjadi pada Sabtu (21/12) pukul 12.01 dini hari waktu setempat.
Anggaran Trump Ditolak, Risiko Shutdown Kian Nyata
Sebelumnya, usulan anggaran bipartisan telah ditolak oleh Trump dan sekutunya, Elon Musk, pada Rabu (18/12). Akibatnya, Partai Republik harus menyusun rencana anggaran alternatif menjelang tenggat waktu untuk menghindari penutupan.
Pada Kamis (19/12), Trump menyatakan dukungannya terhadap rencana baru yang bertujuan menangguhkan pagu utang pemerintah federal selama beberapa tahun.
Trump dan Musk Serang Kesepakatan Awal Partai
Trump menyambut baik proposal tersebut dengan menyatakan bahwa Kongres telah mencapai keberhasilan besar dalam menyusun rencana pendanaan baru.
“SUKSES di Washington! Ketua DPR Mike Johnson dan DPR telah meraih kesepakatan yang sangat baik untuk rakyat Amerika,” tulis Trump di media sosialnya.
Saat ini, DPR AS dikuasai oleh Partai Republik dengan komposisi 219 kursi berbanding 211 milik Demokrat.
Kritik Elon Musk terhadap RUU Sementara
Pemimpin Partai Republik dan Demokrat sempat menyepakati resolusi berkelanjutan—undang-undang sementara untuk mendanai pemerintah hingga pertengahan Maret 2025. Namun, kesepakatan ini menuai kritik tajam.
Elon Musk menolak RUU tersebut melalui cuitan di platform X, menyoroti banyaknya ketentuan mahal dalam kebijakan itu. Trump pun ikut menyerang kesepakatan dan mengancam akan mendorong pemilu ulang bagi anggota Partai Republik yang tidak loyal terhadapnya.
Usulan DPR untuk Hindari Penutupan Pemerintah AS 2025
Partai Republik kini tengah merancang konsep undang-undang anggaran baru yang lebih sesuai dengan keinginan Trump. Rencana ini mencakup:
- Pendanaan operasional pemerintah selama 3 bulan
- Dana pinjaman bencana sebesar $100 miliar (Rp1,6 kuadriliun)
- Dana pertanian sebesar $10 miliar (Rp162 triliun)
RUU ini menghapus beberapa elemen kontroversial yang sebelumnya ditentang oleh Musk dan lainnya, termasuk kenaikan gaji anggota legislatif dan tunjangan manajer farmasi.
Bagian paling kontroversial dari proposal ini adalah penangguhan pagu utang hingga Januari 2027, yang berpotensi menambah utang negara hingga triliunan dolar.
Masa Depan Layanan Publik di Ujung Tanduk
Dengan meningkatnya ketegangan di antara faksi politik, nasib pemerintah federal tergantung pada kesepakatan akhir menjelang tenggat waktu. Jika tidak tercapai, penutupan pemerintahan dapat berdampak besar terhadap layanan publik dan ekonomi.
Leave feedback about this