Menpan-Rb Harap Kerja Sama Pemerintah-Bumn Perkuat Layanan Pemerintah

E-Government Development Index (EGDI) tahun 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat 64 dari 193 negara. Namun, ada halangan yang disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bagi Indonesia mengembangkan digitalisasi pemerintahannya yaitu terkait kerja sama lintas instansi, tergolong dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dikala menjadi pembicara pada Lembaga Digital (Fordigi) BUMN Summit 2024, di Jakarta.

“Indonesia masuk ke klasifikasi Very High E-Government Development Index (VHEGDI) buat pertama kalinya, meningkat signifikan 43 peringkat sejak Perpres SPBE disahkan pada tahun 2018,” terperinci Anas dalam pemberitahuan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Di samping prestasi itu, kata Anas dalam program bernuansa ‘Navigating The Digital Horizon: AI Strategis bagi Transformasi SOE’s’ tersebut, PBB mengingatkan kesenjangan digital tetap menjadi tantangan, utamanya di negara berkembang. Oleh sebab itu, kerja sama semua komponen bangsa sungguh penting dalam mengembangkan Digital Public Infrastructure, pengembangan SDM, dan manajemen pemerintahan digital yg efektif.

Anas menerangkan terhadap para bakat digital dari aneka macam BUMN yang tiba bila Kementerian PAN-RB bareng BUMN Peruri dan beberapa BUMN yang lain sudah berkolaborasi membentuk INA DIGITAL. Kerja sama ini membentuk tim yg mau mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu portal.

“Kalau pemerintah saja, aku kira ada keterbatasan, tapi bakat digital yg ada di Fordigi ini, saya berharap digitalisasi sanggup menjadi lebih terukur,” tegas Anas.

Ia memastikan kerja sama dengan BUMN bukan sekadar untuk kepentingan instansi atau golongan.

“Rendezvous andal lembaga ini, ujungnya merupakan penduduk kita lebih gampang, pendapatannya mesti meningkat, dan demi kemakmuran masyarakat,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menandakan INA DIGITAL telah membangun tahap permulaan portal nasional dan identitas digital terpadu berupa INApas, INAku, dan INAgov. Menurutnya, keterpaduan layanan digital nasional yaitu pilar penting dalam mendukung transformasi pemerintah digital.

Anas berharap layanan terpadu dalam sesuatu portal sanggup menyanggupi keperluan penduduk pada setiap momen perjalanan hidup manusia, sejak lahir hingga tutup usia.

“Kami berharap lewat kerja sama segala pihak, kalian sanggup terus memperkaya dan memperkuat layanan pemerintah,” ujarnya.

Ia pun menyebut aneka jenis institusi global atau praktisi digital menganggap arah transformasi digital Indonesia sudah berada di arah yang tepat. Ia telah mengunjungi, belajar, serta melakukan pekerjaan sama dengan sejumlah instansi dari negara yang berhasil menerapkan digitalisasi pemerintahan.

kemenpanrbbumnHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi contoh di siniSelengkapnya