AdvertorialNewsBlock

Gubernur Bi Prediksi Ekonomi Berkembang Sampai 5,6% Di 2025, Ini Penopangnya

adv_bi
Gubernur BI Perry Warjiyo. (Foto: Hana Nushratu/)

JakartaGubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi perkembangan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap besar lengan berkuasa pada kisaran 4,8-5,6%. Angka itu akan terus bertambah menjadi 4,9-5,7% pada 2026 disokong oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik.

Ia menuturkan salah satu kebijakan untuk bertahan dari ketidakpastian global merupakan makroprudensial, digitalisasi metode pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah untuk perkembangan (pro-growth). Kebijakan ini berniat untuk mendukung perkembangan ekonomi berkelanjutan.

“Pertumbuhan kredit meningkat ke 11-13% pada 2025 dan 2026. Stabilitas metode keuangan terjaga,” kata Perry dalam program Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, Jumat (29/11/2024).

“Hasil stress-test menyediakan ketahanan dari pengaruh gejolak global,” sambungnya.

Menurut Perry, ekonomi keuangan digital meningkat pesat. Transaksi e-commerce, digital banking dan duit elektronik berkembang tinggi.

“Kebijakan makroprudensial longgar akan dipertahankan tahun 2025 untuk mendorong perkembangan ekonomi. Pertama, kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan yang mau kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja,” ujar Perry.

“Jumlah insentif likuiditas KLM kami naikkan dari Rp 259 triliun menjadi Rp 283 triliun mulai Januari 2025. Semakin banyak bank yang mau menerima insentif likuiditas lebih besar,” lanjutnya.

Langkah kedua dalam menerapkan KLM yakni rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial tetap longgar. Demikian pula kebijakan Uang Muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan otomotif.

“Ketiga, penguatan surveillance sistemik untuk turut mempertahankan stabilitas metode keuangan, berkoordinasi dekat dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” kata Perry.

Kebijakan Sistem Pembayaran 2025

Perry menyebut di metode pembayaran, digitalisasi terus diakselerasi pada 2025. Hal ini mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 yang diluncurkan pada 1 Agustus 2024.

“Lima inisiatif Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasionalisasi, dan Rupiah Digital. Dengan semboyan ‘Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa’,” tutur Perry.

Strategi pertama yang ditangani BI dalam menggenjot perkembangan di metode pembayaran merupakan pengembangan NewBI-Fast yang interkoneksi dengan fast payments industri. Modernisasi BI-RTGS yang multi-currency dan kriteria internasional.

“Pengembangan sentra data transaksi pembayaran dengan Payment ID dan BI-Payment Info,” ujar Perry.

Kedua yakni konsolidasi industri sesuai kesanggupan Transaksi, lnterkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan infrastruktur Teknologi (TIKMI). Klasifikasi Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) Utama dan Non-Utama juga dilakukan.

“Ketiga, inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant. Pendirian BI Digital Innovation Center (BIDIC) berkolaborasi dengan ASPI,” terperinci Perry.

“Keempat, ekspansi kerja sama QRIS dengan sejumlah negara. Juga BI-Fast dalam proyek Nexus, integrasi dengan Local Currency Transaction,” imbuhnya.

Selanjutnya, eksperimentasi lanjutan Rupiah Digital selaku satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Perry juga menyampaikan BI akan melakukan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BI juga memiliki lima sinergi dalam mempertahankan stabilitas, yang pertama, sinergi memperkuat stabilitas makroekonomi dan metode keuangan. Kedua, sinergi mendorong ajakan domestik.

Ketiga, sinergi mengembangkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional. Keempat, sinergi pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian.

Terakhir, sinergi digitalisasi metode pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional.

Perry menyebutkan sinergi ini merupakan kunci untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

“Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi banyak sekali tantangan yang kian kompleks ke depan dan mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian berkembang lebih kuat,” pungkasnya.advertorial

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video