Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar budget Kementerian BUMN 2025 disetujui sebesar Rp 215 miliar. Tujuan dari permohonan ini adalah untuk memastikan operasional Kementerian BUMN dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Budget Kementerian BUMN 2025 yang diajukan telah mempertimbangkan berbagai penghematan biaya operasional untuk mencapai efisiensi yang maksimal.
Erick Thohir menjelaskan bahwa, meski belum mendapatkan konfirmasi penuh dari pihak Kemenkeu, pihaknya sudah mengajukan angka yang realistis. “Kemarin siang, kami mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan. Meskipun belum ada konfirmasi 100%, mereka melihat tawaran kami bukan sekadar angka sembarangan. Kami percaya, anggaran minimum yang dibutuhkan untuk operasional adalah Rp 215 miliar,” ungkap Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Kamis (13/2/2025).
Efisiensi Biaya dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian BUMN
Erick Thohir menambahkan bahwa usulan anggaran tersebut sudah memperhitungkan sejumlah pemangkasan biaya. Beberapa sektor yang mengalami penghematan antara lain:
-
Pemotongan biaya perjalanan dinas sebanyak 54%.
-
Pengurangan pengawasan BUMN hingga 50%.
“Sebenarnya, pengawasan itu sangat penting. Oleh karena itu, penghematan dalam bidang pengawasan tetap harus dilakukan, namun harus tetap memaksimalkan hasil yang dicapai,” katanya.
Selain itu, anggaran untuk berbagai sektor lainnya juga telah dilakukan efisiensi, seperti:
-
Pengurangan pengeluaran untuk IT sebanyak 41%.
-
Penghematan ATK (Alat Tulis Kantor) mencapai 90%.
-
Pengurangan anggaran untuk kepraktisan pimpinan sebesar 70%.
Erick juga menyampaikan bahwa ada efisiensi dalam penggunaan kendaraan dinas. “Kami mengubah kebijakan kendaraan dinas dari mobil listrik menjadi hybrid. Ini memungkinkan kami menghemat biaya hingga 66%,” jelasnya.
Selain itu, Erick menjelaskan bahwa ada pengurangan anggaran untuk acara rapat dan seremonial, yang dipangkas hingga 43%. Efisiensi penggunaan gedung juga dilakukan, dengan pemotongan sebesar 39%.
Rekonstruksi Anggaran Kementerian BUMN 2025 dan Dampak Kebijakan Pemerintah
Awalnya, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 ditetapkan sebesar Rp 277,5 miliar. Namun, setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp 123,6 miliar.
Setelah proses rekonstruksi pemangkasan, anggaran Kementerian BUMN akhirnya disetujui sebesar Rp 115,6 miliar, menyisakan anggaran yang masih tersedia sebanyak Rp 161,9 miliar.
