Ada 14 Temuan Bpk Atas Pembukuan Keuangan Pemerintah, Ini Kata Sri Mulyani

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat terdapat 14 temuan investigasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.

Merespons itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan temuan tersebut akan menjadi dasar pemerintah untuk merespons dengan serius dan mengambil tindakan perbaikan.

“Kami menyadari dan meyakini bahwa hasil investigasi BPK ialah upaya bareng untuk mengembangkan mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (26/5/2024).

Intisari respon pemerintah atas beberapa temuan BPK, serta rekomendasi yang ada di dalam rancangan LHP atas LKPP tahun 2023 yakni tentang Perbaikan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah; Penyelesaian Permasalahan Perpajakan (PPh dan PPN); Penyaluran DAU Spesifik Grant; Tata Kelola Pelaksanaan Prefunding; dan Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

“Kami berterima kasih terhadap BPK yang sudah mengerjakan audit terhadap prosedur ini sehingga kami akan bisa memperbaiki dari segi pengaturan pelaksanaan budget dan juga prosedur RPATA yang lebih lengkap dan jelas. Kedua, memperbaiki pengendalian untuk menentukan ketepatan sasaran penerapan prosedur RPATA,” tutur Sri Mulyani.

Atas seluruh respon pemerintah dan rencana agresi yang dilaksanakan terhadap temuan BPK, Sri Mulyani berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP pemerintah sentra tetap sanggup dipertahankan untuk tahun budget 2023.

“Sehingga sanggup membangun kepercayaan publik dan mendukung tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyodorkan apresiasi terhadap BPK atas upaya keras yang dilaksanakan dalam mengerjakan investigasi terhadap pengelolaan keuangan negara. Kerja sama dinilai selaku akad pemerintah dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

LKPP tahun 2023 yang ialah cerminan dari pelaksanaan APBN 2023 disebut dipenuhi dengan tantangan ekonomi global yang kompleks, utamanya dikala menghadapi pandemi COVID-19.

“Kita bisa melalui masa transisi pasca pandemi yang masih sarat dengan ketidakpastian alasannya yakni tensi geopolitik. Dengan kegigihan dan keperkasaan dari seluruh Kementerian, forum dan pemerintah daerah, Indonesia sukses mengerjakan pemulihan ekonomi dan sekaligus mengerjakan konsolidasi APBN sehingga APBN sanggup kembali sehat dan penduduk juga kembali pulih serta saat-saat perkembangan ekonomi bisa terus diperkuat,” ungkapnya.

Simak juga Video: Masinton soal BPK Disorot Dugaan Uang Pelicin: Gurita Korupsi Luar Biasa

[Gambas:Video 20detik]

temuan bpksri mulyanilaporan keuangan pemerintahbpk