Pemerintah Tidak Impor Beras 2025, Bulog Serap Gabah Petani

Jakarta – Pemerintah tidak impor beras 2025, demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam pernyataan resmi di Jakarta. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional tanpa mengandalkan pasokan luar negeri.

“Tahun lalu, kami impor beras 4 juta ton, realisasinya 3,6 juta ton. Tapi tahun ini, insyaAllah tidak akan ada impor beras,” ujar Zulhas saat menghadiri acara Sarasehan Ulama: Asta Cita Dalam Perspektif Ulama di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Kebijakan Tidak Impor Beras 2025: Bulog Targetkan 2,5 Juta Ton Gabah

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tidak impor beras 2025, pemerintah menargetkan Bulog untuk menyerap gabah petani dalam jumlah besar. Target penyerapan ini diharapkan tercapai hingga akhir April 2025.

“Kami kejar Bulog agar bisa menyerap minimal 2 juta ton, bahkan hingga 2,5 juta ton. Ini untuk memastikan cadangan beras cukup tanpa perlu impor,” kata Zulhas.

Harga Gabah Petani 2025 Ditentukan Rp 6.500 per Kg oleh Pemerintah

Zulhas menegaskan bahwa gabah petani harus dibeli dengan harga minimal Rp 6.500 per kilogram. Pemerintah tidak akan mentoleransi harga di bawah standar tersebut.

“Kalau di daerah ada harga gabah di bawah Rp 6.500, maka kepala Bulog setempat akan langsung kami ganti. Harga itu wajib ditegakkan,” tegas Zulhas saat menceritakan pengalamannya saat kunjungan ke Banyuwangi.

Langkah Pemerintah Tidak Impor Beras Perkuat Ketahanan Pangan

Dengan kebijakan Pemerintah Tidak Impor Beras 2025, fokus diarahkan pada peningkatan produksi dalam negeri dan perlindungan petani lokal. Zulhas menyebut hal ini sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap sektor pertanian.

“Yang penting itu kemauan dan keberpihakan. Petani harus dilindungi. Dengan penyerapan gabah maksimal dan harga layak, kita bisa capai swasembada tanpa perlu impor,” pungkasnya.

Langkah Pemerintah Tidak Impor Beras 2025 ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat para petani untuk terus meningkatkan produksi. Dengan adanya jaminan harga dan pembelian oleh Bulog, petani memiliki kepastian pasar dan keuntungan yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dengan memperbesar penyerapan hasil panen dalam negeri, Indonesia tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga membantu menggerakkan roda perekonomian di sektor pertanian.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perum Bulog juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini di lapangan agar berjalan efektif. Zulhas menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pemda dan Bulog daerah, harus menunjukkan keseriusan dalam menyukseskan program ini.