Surat Ancaman Sunda Archipelago, Polisi Buru Pengirimnya

Polres Cianjur menerima surat ancaman dari ‘Kerajaan Sunda Nusa Archipelago’ terkait penangkapan empat orang yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan STNK. Polisi kini mengejar pengirim surat tersebut.

“Kami akan mendalami dan mengejar pelaku pengirim surat,” kata Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, seperti dikutip dari Antara, Minggu (16/3/2025).

Surat Ancaman Sunda Archipelago, Buntut Kasus Pemalsuan STNK

Majelis Agung Sunda Archipelago mengirim surat asli dan salinan digital yang diteruskan melalui WhatsApp. Isi surat tersebut berkaitan dengan penangkapan empat anggota mereka yang diduga memalsukan STNK.

“Surat ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Sunda Archipelago yang dikirimkan ke berbagai pemimpin negara di dunia sebagai protes dan keberatan atas penangkapan anggota mereka,” kata Tono.

Tono juga mengungkapkan bahwa isi surat tersebut berisi ancaman akan membombardir Indonesia dan Jakarta jika keempat anggota Sunda Archipelago tidak dibebaskan.

“Mereka meminta agar Hasanudin, yang merupakan pejabat kekerabatan dan tiga orang pelaku lainnya, dibebaskan. Jika tidak, federasi internasional akan memulai ancaman terhadap Indonesia dan Jakarta,” kata Tono menambahkan.

Terkait Kasus Pemalsuan STNK, Sunda Archipelago Juga Soroti Dokumen Lain

Dalam kasus ini, terungkap bahwa Hasanudin menjadi otak dari masalah pemalsuan STNK. Sementara itu, Irvan yang bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan Oyan yang memasarkan kendaraan bekas pun turut terlibat.

“Mereka menuntut agar Hasanudin yang merupakan pejabat kekerabatan bersama tiga orang pelaku lainnya dibebaskan, jika tidak, federasi internasional akan memulai ancaman terhadap Indonesia dan Jakarta,” ujar Tono.

Para tersangka saat ini masih diperiksa di Polres Cianjur. Sementara Hasanudin mengaku tidak mengenal surat ancaman yang disampaikan kepada Polres Cianjur.

“Surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan saya, terlebih lagi yang berisi ancaman akan membombardir Indonesia, bahkan saya tidak ada komunikasi dengan pihak terkait,” kata Hasanudin.