Jakarta – Keputusan efisiensi anggaran belanja negara di tahun 2025 berdampak signifikan terhadap pemasukan hotel-hotel di Jakarta. Diperkirakan, pendapatan hotel akan mengalami penurunan antara 20-40%. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
Pengurangan Anggaran Pemerintah 2025: Apa Dampaknya Bagi Industri Hotel?
Efisiensi anggaran belanja negara telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini menargetkan pengurangan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang mencakup pemangkasan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Dana tersebut, oleh karena itu, akan dialihkan untuk membiayai program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan terkait pelaksanaan efisiensi anggaran belanja negara, terdapat 12 poin rencana efisiensi. Beberapa poin yang dinilai paling berdampak pada sektor perhotelan, antara lain:
-
Pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 53,9%
-
Pemangkasan anggaran rapat, seminar, dan sejenisnya hingga 45%
-
Efisiensi biaya sewa gedung, kendaraan, dan perlengkapan sebesar 73,3%
Dengan demikian, sebagian besar kegiatan dinas yang selama ini dilaksanakan di hotel akan mengalami pengurangan drastis.
Dampak Efisiensi Anggaran Negara Terhadap Sektor Hotel Jakarta
Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara berdampak langsung terhadap kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang selama ini banyak digelar di hotel, khususnya di Jakarta. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan, Jakarta menjadi lokasi utama pelaksanaan rapat dan konferensi yang sebagian besar didanai APBN. Akibatnya, potensi penurunan okupansi hotel tidak dapat dihindari.
“Pemotongan anggaran yang utama menyangkut perjalanan dinas, yang berimbas pada penurunan jumlah traffic dari ASN (Aparatur Sipil Negara) ke hotel-hotel. Sementara itu, banyak hotel yang bergantung pada kegiatan pemerintah, seperti rapat dan konferensi,” ujar Sutrisno Iwantono, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta, dalam wawancara dengan detikTravel, Jumat (14/2/2025).
Efisiensi Belanja Pemerintah 2025: Penurunan Pendapatan Hotel Jakarta
Menurut Sutrisno, jika kebijakan efisiensi anggaran belanja negara berjalan seperti yang direncanakan, maka hotel-hotel di Jakarta akan terkena dampak signifikan. Pasalnya, tingkat okupansi hotel selama ini banyak disumbang oleh kegiatan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemotongan anggaran akan sangat memengaruhi pendapatan hotel.
“Hotel-hotel di Jakarta sangat bergantung pada pemerintah karena pusat pemerintahan masih ada di Jakarta. Dengan adanya pemotongan anggaran, dampaknya bisa mencapai 20-40%,” ungkapnya. Meskipun demikian, ia berharap ada alternatif solusi yang bisa menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan keberlangsungan usaha hotel.
Kebijakan Pemangkasan Anggaran: Hotel Jakarta Kena Dampaknya
Menanggapi kondisi ini, PHRI Jakarta tengah menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi pelaku usaha hotel. Tujuannya adalah agar efisiensi anggaran belanja negara tidak sepenuhnya mengorbankan sektor perhotelan yang juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional.
“Kami sedang berusaha bernegosiasi dengan pemerintah agar anggaran untuk kegiatan yang melibatkan hotel tidak terlalu dipangkas. Selain itu, anggaran yang dikurangi ini bisa digunakan untuk mendorong sektor lain, seperti pariwisata,” kata Sutrisno.
Ia juga berharap agar pengalihan anggaran dapat digunakan untuk mendorong sektor pariwisata, sehingga hotel tetap dapat memperoleh pemasukan dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Bahkan, peningkatan promosi wisata domestik dan internasional dinilai bisa menjadi solusi jangka pendek yang efektif.
“Kami berharap pemerintah bisa mendukung dengan menawarkan penawaran spesial untuk wisata domestik dan mancanegara. Dengan demikian, penurunan okupansi dari pengurangan anggaran pemerintah dapat tertutupi oleh traffic wisatawan yang meningkat,” tutupnya.
Strategi Efisiensi Anggaran Negara dan Pengaruhnya Pada Industri Perhotelan
Dengan pemangkasan anggaran yang cukup besar, sektor perhotelan di Jakarta dituntut untuk segera beradaptasi. Efisiensi anggaran belanja negara memang diperlukan untuk mendukung program-program prioritas. Namun, sektor pendukung seperti hotel juga membutuhkan perhatian agar tetap dapat tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Industri hotel perlu merancang strategi pemasaran dan diversifikasi layanan agar tidak sepenuhnya bergantung pada kegiatan pemerintah. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah dalam bentuk stimulus pariwisata akan menjadi solusi jangka menengah agar sektor perhotelan tetap bertahan di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan. Terlebih lagi, sinergi antara pelaku industri dan kebijakan fiskal akan sangat menentukan ketahanan sektor ini dalam menghadapi perubahan.
