Jerman Paket Koalisi Pemerintahan – Kanselir terpilih Jerman, Friedrich Merz, mengumumkan bahwa koalisi partainya, CDU/CSU, telah menyetujui pembentukan pemerintahan baru bersama Partai SPD. Kedua partai besar ini meluncurkan Paket Koalisi Pemerintahan Jerman yang mencakup 114 halaman kontrak berisi kebijakan strategis dengan sejumlah langkah penting. Beberapa agenda utama dalam paket ini termasuk pemotongan pajak, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, serta prioritas lain di sektor ekonomi dan sosial.
Perjanjian Koalisi Jerman dan Kebijakan Ekonomi
Dalam perjanjian koalisi ini, perdagangan internasional menjadi fokus penting. Koalisi berkomitmen untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas jangka menengah dengan Amerika Serikat (AS). Tujuan utamanya adalah mengurangi tarif impor serta menghindari hambatan perdagangan dengan negara-negara seperti Mercosur dan Meksiko. Anda dapat membaca lebih lanjut mengenai perjanjian ini di situs resmi pemerintahan Jerman.
Di sektor energi dan iklim, perjanjian ini mencakup langkah-langkah konkret untuk menurunkan biaya listrik melalui penghematan pajak dan biaya jaringan, serta peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas. Koalisi juga sepakat untuk memajukan kebijakan carbon capture and storage serta abolisi regulasi yang mengatur penggunaan bahan bakar fosil di sistem pemanasan ruang. Langkah ini bertujuan mendukung target ambisius Uni Eropa (UE) untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 90% pada tahun 2040. Baca lebih lanjut tentang kebijakan energi Uni Eropa.
Kebijakan Fiskal dan Pajak dalam Paket Koalisi Jerman
Di sektor fiskal, koalisi sepakat untuk membentuk komisi reformasi utang yang ketat guna mengendalikan pinjaman publik. Pemerintah merencanakan penurunan tarif pajak perusahaan pada 2028, disertai dengan penurunan pajak pertambahan untuk sektor makanan dan restoran. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sambil mengendalikan defisit anggaran negara.
Kebijakan Ketenagakerjaan dan Sosial dalam Koalisi Pemerintahan Jerman
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana membebaskan upah lembur dari pajak dan memberikan insentif pajak untuk pekerja yang melampaui usia pensiun. Selain itu, pemerintah akan mereformasi tunjangan pengangguran dengan menerapkan hukuman yang lebih ketat bagi mereka yang menolak pekerjaan. Pemerintah juga akan menaikkan upah minimum menjadi 15 euro per jam mulai tahun 2026.
Pertahanan dan Keamanan dalam Koalisi Jerman: Menjaga Stabilitas Global
Koalisi ini juga berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan guna memenuhi sasaran NATO. Ini termasuk pengadaan pasukan dan persenjataan, serta pengenalan wajib militer baru yang sebelumnya bersifat sukarela. Dukungan untuk Ukraina tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Jerman. Selain itu, pemerintah akan menyusun regulasi untuk mempercepat proses pengadaan alat utama sistem pertahanan
Kebijakan Imigrasi Jerman: Pembatasan dan Reformasi
Di bidang imigrasi, koalisi sepakat untuk memperketat kebijakan imigrasi, termasuk penghentian reunifikasi keluarga untuk imigran dengan status perlindungan subsidi. Pemerintah juga akan menghentikan penerimaan pengungsi baru dan memperkenalkan kebijakan deportasi untuk warga negara yang terlibat dalam tindak kriminal, termasuk deportasi ke negara seperti Suriah dan Afganistan. Baca juga artikel kami terkait kebijakan imigrasi Eropa terkini untuk informasi lebih lanjut.
Komposisi Kabinet Pemerintahan Baru di Jerman
Meskipun susunan kabinet baru belum final, sejumlah nama politisi kunci diperkirakan akan mengisi posisi-posisi strategis. Partai SPD memprediksi Lars Klingbeil akan menjabat sebagai Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan. Selain itu, CDU/CSU memproyeksikan Johann Wadephul, Wakil Ketua partai, untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
Pembagian Kementerian dalam Pemerintahan Koalisi Jerman
Menurut perjanjian koalisi, SPD akan menguasai tujuh kementerian, lebih banyak dibandingkan CDU yang memperoleh enam kementerian. Sementara itu, CSU mendapat jatah tiga kementerian. Pembagian kementerian utama adalah sebagai berikut:
-
CDU: Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi, dan Kementerian Digitalisasi.
-
SPD: Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan dan Perlindungan Iklim, Kementerian Bantuan Pembangunan, dan Kementerian Perumahan.
-
CSU: Kementerian Penelitian, Teknologi dan Luar Angkasa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri.
Respons Partai di Jerman Terhadap Paket Koalisi
Koalisi ini mendapat kritikan keras dari berbagai pihak, terutama dari Partai Kiri yang menyatakan bahwa perjanjian koalisi ini akan membawa Jerman ke arah yang salah. Mereka mengkritik ketidakmampuan koalisi untuk menangani krisis sosial, termasuk kenaikan harga sewa dan krisis iklim. Anda dapat membaca pandangan dari Partai Kiri tentang kebijakan ini.
Partai Hijau juga menyatakan kekecewaannya terhadap perjanjian ini, menganggap bahwa koalisi tidak memiliki solusi yang memadai terhadap tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Sementara itu, Partai AfD mengkritik koalisi karena dianggap mengkhianati janji pemilu mereka, terutama terkait kebijakan imigrasi dan pajak.
Leave feedback about this