Surabaya – Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menanggapi efisiensi anggaran APBN 2025 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, menyatakan bahwa tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan terkait pelaksanaan Inpres Efisiensi Belanja 2025. Dalam pernyataannya, Zulhas mengungkapkan rasa percaya diri bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar.
Tidak Ada Persoalan dalam Efisiensi APBN 2025
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa efisiensi anggaran 2025 tidak akan menimbulkan masalah. “Kenapa (terkait efisiensi) gak ada masalah toh. Gak ada persoalan,” ujarnya setelah melakukan kunjungan ke petani di Surabaya pada Senin, 10 Februari 2025. Sebagai contoh, Zulhas menyatakan keyakinannya bahwa kebijakan ini akan berjalan lancar. Selain itu, Zulkifli juga menjamin bahwa program-program yang terkait dengan pangan dan pertanian akan tetap diutamakan. Meskipun demikian, penghematan di sektor lain tidak akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto Tentang Penghematan APBN
Pemerintah telah mengumumkan efisiensi anggaran pada APBN 2025 setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dengan demikian, Inpres Efisiensi Belanja 2025 bertujuan memangkas anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Secara rinci, sebagian besar penghematan, sekitar Rp 256,1 triliun, akan diambil dari belanja Kementerian dan Lembaga.
Surat Edaran Menteri Keuangan Tentang Efisiensi Belanja
Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis surat edaran S-37/MK.02/2025 pada 24 Januari 2025. Surat tersebut menginstruksikan para Menteri, Kepala Lembaga, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Pimpinan Sekretariat Forum Negara untuk meninjau 16 item belanja yang bisa dihemat. Oleh karena itu, kebijakan ini akan mencakup pengurangan belanja operasional dan non-operasional.
Sri Mulyani menyatakan bahwa efisiensi tersebut akan mencakup pengurangan pada berbagai belanja non-esensial. Sebagai contoh, penghematan akan mencakup pembelian alat tulis dan acara-acara seremoni. Dengan harapan, langkah ini dapat mengurangi pemborosan dan memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan negara.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap bisa menekan pengeluaran negara, sambil tetap menjaga kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, efisiensi anggaran diharapkan memperkuat perekonomian nasional.
Leave feedback about this